Pemekaran Kab Natuna Selatan dan Kab Natuna Barat #MenurutAnda


"Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan (pasal 5 (1) ). Syarat administratif untuk kabupaten meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten dan Bupati yang bersangkutan,persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri"

Di Kutip Dari : IFANNATUNA
  1. Mubes pemekaran kab. Natuna Selatan & KAb. Natuna Barat, smoga berkah utk Masyatakat perbatasan !
  2. Mubes dibuka Bupati Natuna Drs Ilyas Sabli dihadiri utusan kecamatan&desa. Bupati akui blm fokus kpd pemekaran. Msh fokus misi&visi
  3. Bupati fokus pemerataan pembangunan & kesejahteraan yg merata & seimbang smp akhir jabatan. Sesuai misi & visi pasangan bupati & wabup Ntn
  4. Wabup Natuna Imalko meminta agar tujuan Mubes tidak melenceng dr tujuan mulia mensejahterakan masyarakat Natuna
  5. Ketua DPRD Natuna Hadi Candra menyatakan tujuan pemekaran utk menyikapi agar Pusat membagi DBH lebih besar, utk bangun Natuna
  6. Ini cara menyiasati uang Pusat, contohnya Anambas begitu mekar kl digabung dgn Natuna dana dr pusat jd lbh besar, sumurnya minyak tetap
  7. Bupati Natuna belum rekom pemekaran menunggu hasil musyawarah besar dan diskusi agar nanti tidak dipermasalahkan anak cucu nanti.
  8. Sumber pembangunan Natuna bergantung dr DBH Migas, sayang pembagiannya tidak transparan hingga tdk cukup utk membangun Kepulauan Natuna
  9. Natuna tidak diberi akses utk tahu brp jumlah lighting pertahun minyak & gas yg menjadi dasar DBH.Pertahun cm dpt rata2 cm Rp 600miliar
  10. Pro & Kontra pemekaran pasti ada, apakah Tujuan awal pemekaran bisa tercapai? Anambas hg kini blm menyentuh tujuan awal pemekaran.
  11. Hingga kini byk pejuang pemekaran Anambas yg merasa berdosa & menyesal krn setelah Mekar pejuang tak bs mengawal, Korupsi tambah serakah
  12. Krn SDM yg belum siap, pemekaran hy membawa dampak bagi SDM luar daerah yg siap, anak daerah kebagian remah-remah, krn sistim birokrasi
  13. Belajar dr Anambas pemekaran bukan jln keluar jk masalah inti penghambat pembangunan blm diatasi, SDM & sistim hrs solid jk tdk sia-sia!
  14. Masalah inti penghambat pembangunan adlh SDM lokal birokrat, politikus & pelaku usaha kurang mumpuni kemampuannya & benar pola pikirnya
  15. Jika sumberdaya SDM lokal minim maka Virus Korupsi bs merajalela, jk Birokrat, politisi & pelaku usaha bersubahat utk korupsi Dasyat !!!
  16. Jika SDM lokal minim maka semua lini akan otomatis diisi oleh SDM luar, krn sistim sdh terkondisi seperti itu, SDM lokal cm nonton !
  17. Hambatan lain adalah kemampuan daya beli masyarakat, jika daya belinya rendah maka sulit berharap sektor swasta turut membangun !
  18. Jk Pemkab fokus tingkatkan kemampuan daya saing SDM lokal,tingkatkan daya beli masyarakat lokal & lengkapi infrastruktur, pasti maju !
  19. Smoga niat baik pemekaran betul2 dipertimbangkan & dipersiapkan agar bawa manfaat bagi masyarakat perbatasan, jgn malah menambah dosa !!


 Di Kutip Dari : Muttaqien
Era otonomi daerah memberi kelonggaran bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini pula yang ingin di lakukan oleh kabupaten Natuna Barat dan Natuna Selatan. Walau sejauh ini ada sekitar 182 daerah yang mengantri menunggu rekomendasi DEPDAGRI. Entah Natuna Barat dan Natuna Selatan masuk antrian ke berapa.?
Mengapa Natuna begitu bernafsu untuk melakukan pemekaran wilayah baru?,hal ini yang coba kita bahas bersama,mengingat sejauh mana pula perjalanan kabupaten Natuna sejauh ini,hampir beranjak 13 tahun apakah Kabupaten Natuna sudah mengalami perubahan yang pesat atau masih berjalan di tempat.Mungkin bisa kita tinjau dulu dari proses hukum,tentang apa saja yang menjadi syarat- syarat pemekaran. UU No 32 tahun 2004,beberapa ketentuan undang – undang pasal 4 (3)”pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan (pasal 5 (1) ). Syarat administratif untuk kabupaten meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten dan Bupati yang bersangkutan,persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri. Di sini saya ingin bertanya sedikit ,yang saya tau ketua DPRD Natuna adalah ketua tim pemekaran dan apakah Bupati Natuna dalam hal ini sudah menyetujui syarat administratif untuk pemekaran?saya tidak tau secara persis dukungan Bupati untuk wilayah pemekaran baru apakah menyetujui atau tidak ,dan mendukung sepenuhnya atau tidak. Apakah Bupati Natuna kurang optimis terhadap upaya pemekaran terealisasi?.satu poin yang harus di perhatikan.Untuk syarat teknis pembentukan daerah pemekaran mencakup factor kemampuan ekonomi,potensi daerah,sosial budaya,sosial politik,kependudukan,luas daerah,keamanan,dan factor – factor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.Saya sedikit membaca pertimbangan mengapa Natuna perlu wilayah pemekaran baru yaitu Natuna Barat dan Natuna Selatan diantaranya ,percepatan pertumbuhan ekonomi Natuna,jangkauan daerah yang terlalu luas,potensi strategis wilayah yang berdekatn dengan Negara luar,pelayanan lebih dekat dan cepat,daerah penghasil,pemerataan kesejahteraan.Bagi saya kalau pertimbangan pembentukan Natuna barat dan Natuna Selatan seperti yang tersebut di atas bukan main hasil positif yang akan dapat di capai bagi kepentingan masyarakat,dan saya menjadi orang pertama yang akan mendukung perjuangan untuk wilayah pemekaran ini.Tapi secara prakteknya apakah demikin? Selalu muncul alasan - alasan lain yang mewarnai terjadinya pemekaran, disharmonisasi antara berbagai komponen masyarakat. Di Natuna sendiri ada pihak – pihak yang kebelet mau memekarkan dua wilayah ini?,atau apakah ada gerakan politik agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran?Katakana lah terjadi pemekaran wilayah maka akan terbuka lebih banyak lowongan jabatan yang tersedia,mulai dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah,para asisten,sekda,kabag,kepala Dinas,ini baru baru jabatan utama saja,begitu juga di legislatif tersedia lowongan anggota dewan ,unsur pimpinan ,ketua komisi,sekretaris dewan para kepala bagian,pastinya sangat teramat menggiurkan,apa lagi kami yang akan selesai kuliah ini tentunya akan bisa melamar kerja menjadi PNS. Lantas becermin dari kabupaten Natuna hari ini bukankah kita masih kekurangan Sumber Daya Manusia?,masih kekurangan pejabat daerah,dan PAD kita sampai hari ini masih seperti apa?tumpuan kita hanya migas dan migas tanpa ada pengembangan pembangunan daerah yang mampu menguatkan PAD kita. Lantas sudah siapkan SDM kita ketika terjadi pemekaran wilayah?,barangkali di bantu orang bedung. Kita tetap kekurang orang dan kekurangan SDM apa lagi untuk dua wilayah pemekaran.Coba sedikit kita kembali dalam Pemilukada Natuna. Semisal ada pihak yang kalah dan bermain serta dalam perjuangan pemekaran berarti memang ada gerakan-gerakan politik,syah – syah saja secara hukum tidak ada yang salah,besar kemungkinan setelah pemekaran wilayah ada kesempatan untuk menjadi kepala daerah tersebut,jadi upaya pemekaran menjadi gesekan berarti apa bila kita memahami,ternyata pemekaran sudah masuk pada ranah kepentingan,mungkin bukan cerita baru tapi pantaskah pemekaran daerah sebagai salah satu upaya untuk mendapat kekuasaan?,atau pemekaran hanya untuk berbagi jabatan?.Syarat fisik memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten,lokasi calon ibu kota,sarana dan prasaran pemerintah. Walau saya kurang tau kecamatan apa saja,saya hanya bisa bertanya apakah natuna Barat sudah memenuhi?Apakah Natuna selatan sudah memenuhi syarat fisik ini?.Yang mau saya ulas prasarana dan lokasi calon ibu kota.Natuna barat,kalau di Tanya kepada saya daerah yang pantas menjadi ibu kota Kabupaten Natuna barat maka saya akan menjawab batubi atau kelarik,pertimbangan saya karena wilayah ini jalur komunikasi dan transportasi dengan kabupaten Induk dalam hal ini kabupaten Natuna lebih dekat.Jalan melingkar bisa menjadi alternatif terjalin pemerintahan yang harmonis.dan untuk pengembangan wilayah sendiri kelarik dan batubi masih memiliki lahan yang cukup luas untuk membangun prasarana. Tanpa mengesampingkan sedanau tapi yakinlah bahwa Batubi dan Kelarik jangkauan wilayahnya lebih luas. Sedanau bisa kita buat sebagai pusat perekonomian,perdagangan.Untuk natuna selatan ke hawatiran saya pada klaim batas wilayah apa lagi banyak sumur-sumur migas yang dekat dengan wilayah ini. Kalau semua sumur-sumur migas masuk ke wilayah Natuna selatan,maka lambat laun Kabupaten Induk dan Natuna barat haya berharap sumbangan dari Natuna Selatan.Mengutip hasil evaluasi DPR RI tahun 2010 mengatakan bahwa dari tahun 1999 sampai 2009 daerah pemekaran yang berhasil hanya dua daerah,yang lain di katagorikan gagal (Antara News.com). Mungkin ini evaluasi tahun 2010 dan saya belum tau evaluasi terbaru.tapi ini cukup menjadi acuan kita untuk berpikir lebih jauh lagi tentang pemekaran.Alangkah lebih bijak kalau kita pikir ulang mengenai pemekaran Natuna Barat dan Natuna Selatan kalau pun akan terealisasi nanti,itu tidak lebih untuk memenuhi rasa haus kekuasan di daerah sendiri. Saya tidak yakin kalau ini kebutuhan masyarakat Natuna dan menjamin terselenggaranya good governance dan clean governance. Apakah tidak ada keinginan kita untuk membenahi Kabupaten Natuna yang sekarang ?masih butuh perhatian dan kerja keras untuk membangunnya.Dan sekedar menambah bahwa Provinsi kepri termasuk lima provinsi yang bangkrut (Antara News.com)Demikian sedikit kegelisahan dan pandangan saya tentang pemekaran Kabupaten Natuna barat dan Natuna Selatan,mohon ma’af apa bila ada kekurangan fakta yang belum saya ketahui dan jika ada yang salah dalam persefsi saya bisa kita diskusikansebagai keinginan kita bersama untuk memajukan NATUNA. Tidak ada maksud menyurutkan semangat perjuangan sodara-sodaraku dalam meperjuangkan pemekaran.



Post a Comment

0 Comments